PEDOMAN DASAR KAMPUNG KB

Pertanyaan umum mengenai Kampung KB yang sering ditemui ditengah masyarakat adalah; Apa itu Kampung KB? atau Apa yang dimaksud dengan Kampung KB? Apa saja syarat pembentukan Kampung KB?

Untuk mempermudah sosialisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka kami susun form Ask and Question dalam format tab accordion sebagai berikut:

Apa yang dimaksud dengan Kampung KB?

Kampung KB singkatan dari Kampung Keluarga Berencana. Satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW) satu tingkat di bawah Pemerintahan Desa. Kampung KB merupakan salah satu instrumen implementasi Program Bangga Kencana dalam upaya pengendalain pertumbuhan angka penduduk, peningkatan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Siapa yang memprakarsai Program Kampung KB?

Kampung KB adalah salah satu Program unggulan Kementrian Kesehatan Repebulik Indonesia (KemKes-RI) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, dan dilaksanakan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, sebagai upaya untuk melanjutkan Program Keluarga Berencana Nasional yang telah ada sejak Era Pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru)

Apa Tujuan Umum Pembentukan Kampung KB?

Tujuan Umum, Kampung KB adalah sebagai wahana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/kampung/dusun atau yang setara melalui program Bangga Kencana (istilah sebelumnya disebut KKBPK) dengan mengoptimalkan partisipasi keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga sosial dan perusahaan disekitar dalam rangka mensukseskan program Bangga Kencana.
Tujuan Khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan penduduk.

Apa Tujuan Khusus Pembentukan Kampung KB?

Tujuan khusus pembentukan Kampung KB membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat selama proses dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana. Adapun implementasinya dapat dibagi menjadi 7 sasaran antara lain:

1. Komitmen mitra dan stakeholder
2. Peran serta masyarakat
3. KIE program KKBPK kepada sasaran dan masyarakat
4. mekop di tingkat lini lapangan
5. Koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program
6. Otentikasi data dan informasi keluarga
7 Dakupan inovasi dan improvisasi Program Keluarga Berencanca (Bangga Kencana)

Apa Saja Syarat Pembentukan Kampung KB?

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :

1. tersedianya data penduduk yang akurat.
2. dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.
3. partisipasi aktif masyarakat.

Bagamana menentukan Kriteria Wilayah Kampung KB?

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada 3 (tiga) kriteria yang dipakai, yaitu :

Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu:
(1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada,
(2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:
(1) Kumuh,
(2) Pesisir,
(3) Daerah Aliran Sungai (DAS),
(4) Bantaran Kereta Api,
(5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
(6) Terpencil,
(7) Perbatasan,
(8) Kawasan Industri,
(9) Kawasan Wisata,
(10) Padat Penduduk.
Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.

Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu:
(1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga,
(2) kriteria penduduk di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah,
(3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan,
(4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah,
(5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.